27.7 C
Indonesia
22 Oktober 2019
Benturan Paradigma Kekuasaan 1

Benturan Paradigma Kekuasaan

Benturan Paradigma Kekuasaan 10

Oleh: Al-Zastrouw
 
Hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana para politisi beradu strategi berebut kekuasaan. Mulai dari cara persuasif yg lembut dan simpatik sampai cara-cara kasar yang represif dan culas. Mereka saling sikut, saling jegal dansaling sindir dengan berusaha menonjolkan diri masing-masing untuk mendapat dukungan dan simpati massa. Segala cara dilakukan untuk memperoleh suara. 

Wajah-wajah asing yang selama ini tidak pernah terlihat tiba’tiba muncul menghiasi ruang publik. Di tepi jalan, panggung hiburan, majlis pengajian, ruang diskusi sampai tiang listrik dan pohon-pohon penuh dengan gambar wajah dan kata-kata janji para calon. Seperti laron yang berkerumun mengelilingi cahaya lampu di gelap malam.

Yah kekuasaan seperti lampu yang manarik bagi laron, seperti gula bagi semut. Sangat  menarik  sehingga layak didekati dan diperebutkan dengan segala cara dan pengorbanan. Karena kekuasaan adalah sumber kenikmatan, sumber kekayaan, barang mewah yang bisa ditukar dengan apa saja. Pendeknya kekuasaan adalah lampu aladin yg bisa mendatangkan apa saja sesuai keinginan pemiliknya. Kekuasaan adalah mesin ajaib yang bisa membuat perubahan secepat kilat bagi siapa saja yang ada di dalamnya atau di dekatnya.

Pandangan seperti inilah yang membuat sekelompok orang menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya dan modal besar untuk mendekat dan mendapat kekuasaan. Bahkan dengan cara membeli sekalipun. Mereka juga tega menggunakan ayat suci dan simbol agama untuk menipu ummat demi kekuasaan. Segala bentuk pengorbanan direlakan asal bisa masuk dan  berada dekat kekuasaan. Inilah paradigma pragmatus-materialis.

Dalam pandangan kelompok ini kekuasaan merupakan sumber kapital sosial terbesar yang memiliki nilai sangat tinggi jika dikonversi menjadi kapital ekonomi. Sebagaimana dinyatakan Bourdieu (1986) konversi antar kapital (sosial, kultural, simnolik dan ekonomi) ini bisa terjari dan mudah dilakukan terutama pada ranah politik. Dalam disertasinya, Zastrouw (2009) menyimpulkan posisi aktor dalam kekuasaan dan strata sosial serta kondisi pilitik menentukan nilai kapital sosial ketika dikonversi ke dalam kapital ekonomi. Semakin kuat dan dekat dengan kekuasaan dan semakin tinggi posisi kekuasaan nilai konbersinya akan semakin tinggi demikian sebaliknya. Dalam suasana kontestasi politik yg memerlukan dukungan kekuasaan, massa dan jaringan maka kapital sosial memiliki nilai tinggi.

Tingginya nilai kekuasaan ketika dikonversi ke dalam kapital ekonomi membuat para pemburu rente ekonomi, para petualang polotik dan kaum pragmatis yang berparadigma  pragmatis-materialis dalam memandang kekuasaan selalu berupaya dengan segala cara  untuk merebut dan mendekat kekuasaan.

Pandangan dan sikap inilah yang membuat orang-orang baik dan ikhlas menjadi tersingkir dalam kontestasi merebut kekuasaan. Orang-orang baik dan ikhlas rata-rata berpikiran, kekuasaan adalah amanah, sarana perjuangan mensejahterakan ummat,  mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bersama. Cara pandang yang normatif ini mengandaikan kekuasaan sebagai beban yang harus dipertanggung jawabkan.  Inilah yang yang disebut paradigma normatif-etis

Mereka yang berpandangan normatif-etik ini cenderung tidak begitu agresif dan ofensif  merebut kekuasaan. Jangankan menggunakan cara culas atau mengeluatkan uang untuk membeli kekuasaan, untuk sekedar bersikap sedikit agresif saja mereka enggan. Ini bukan karena mereka pelit atau malas, tapi lebih karena pandangan normatif yang menganggap berebut jabatan dengan cara kotor sebagai tindakan yang tabu .

Benturan paradigmatik dalam memandang kekuasaan ini berdampak pada pengelolaan kekuasaan. Jika yang berkuasa kelompok normatif-etik yang memandang kekuasaan sebagai amanah maka kekuasaan akan dikelola sesuai dengan tujuan normatifnya yaitu kemaslahatan. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena kekuasaan dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki beban berat saat merebut kekuasaan. Mereka tidak memiliki hutang pada siapapun, baik hutang moral maupun material. Mereka hanya punya hutang kepada rakyat yang telah memilihnya.

Sebaliknya jika yang menang kelompok pragmatis materialis, maka kekauasaan akan dikelola sekedar untuk membayar hutang sosial dan material yang sudah dikeluarkan. Karena kekuasaan dipandang sebagai  sesuatu yang diperoleh secara susah payah dan penuh perjuangan dengan menuntut berbagai pengorbanan, maka kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah tetapi puncak keberhasilan sebuah perjuangan.

Karena kekuasaan dianggap sebagai puncak keberhasilan perjuangan maka mereka merasa berhak menikmati dan menggunakannya sesuai keinginan. Meraka merasa kewajiban memikirkan nasib rakyat, berbagi pada sesama, mendengarkan dan memenuhi tuntutan rakyat sudah ditunaikan ketika mereka berjuang merebut kekuasaan. Akibatnya ketika berkuasa mereka merasa tidak lagi berkewajiban memikirkan nasib rakyat, tetapi saatnya menikmati hasil perjuangan.

Kini saatnya rakyat memilih, ingin pemimpin yang amanah atau yang menikmati kekuasaan. Selagi rakyat masih mau disuap dengan money politik, diberi bantuan receh saat kampanye sehingga menyebabkan pllitik biaya tinggi, maka kekuasaan akan terus berada di tangan para penikmat kekuasaan yaitu para cukong pemilik modal dan broker politik.*

Pilihan Lain

Selamat datang di layanan kami Setuju Lain Kali

Privacy & Cookies Policy