22 September 2020

Islam Minangkabau (bagian 2)

  • 5. Warisan dalam Garis Matrilinial Islam Minangkabau

Menurut A.A Navis, “Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki, serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau materilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam, Thomas Stamford Raffles, setelah melakukan ekspedisi ke pedalaman Minangkabau tempat kedudukan Kerajaan Pagaruyung, menyatakan bahwa Minangkabau adalah sumber kekuatan dan asal bangsa Melayu, yang kemudian penduduknya tersebar luas di Kepulaun Timur”. “Orang Minangkabau menganggap ibu merupakan sumber utama perkembangan budi yang baik, ibu yang baik akan melahirkan insan yang baik dan berbudi pula” Semua hal diprioritaskan untuk wanita Minang, karena kodrat wanita lebih lemah dibandingkan dengan lelaki. Seorang lelaki Minang jika ia sudah bisa mencari uang makan, kebanyakan ia akan pergi keluar dari daerah asalnya (merantau).[1]

Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal. Seseorang termasuk keluarga ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah berada diluar keluarga anak dan istrinya. Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari seorang laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya. Karena itu, keluarga batih tidak merupakan kesatuan yang mutlak, meskipun tidak dapat dibantah bahwa keluarga batih memegang peranan penting juga dalam pendidikan dan masa depan anak-anak mereka, dan tidak hanya berfungsi untuk pengembangan keturunan.[2]

Kesatuan keluarga yang terkecil atas dasar prinsip terurai diatas adalah Paruik (perut). Dalam sebagian masyarakat Minangkabau, ada kesatuan Kampuang (kampung) yang memisahkan paruik dengan suku sebagai kesatuan kekerabatan. Dari ketiga macam kesatuan kekerabatan ini, paruik yang betul-betul dapat dikatakan sebagai kesatuan yang benar-benat bersifat genealogis. Kepentingan suatu keluarga diurus oleh seorang laki-laki dewasa dari keluarga itu yang bertindak sebagai niniak mamak bagi keluarga itu. Istilahmamak itu berarti saudara laki-laki ibu. Tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan sebuah keluarga memang terletak pada pundak seorang atau beberapa orang mamak. Hal itu tidak berarti bahwa generasi yang lebih tua dari mereka dibebaskan dari kewajiban itu. Untuk memasukkan mereka digunakan kata niniak mamak yang kadang kala dipendekkan menjadi mamak.[3]

Suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu klen matrilineal dan jodoh harus dipilih diluar suku. Di beberapa daerah, seorang hanya terlarang kawin dalam kampungnya sendiri, sedangkan di daerah-daerah lain orang harus kawin diluar sukunya sendiri. Secara historis mungkin dapat dikatakan bahwa dulu seorang selalu harus kawin keluar dari sukunya sendiri. Pada masa dulu ada adat bahwa orang sedapat mungkin kawin dengan anak perempuan mamaknya, atau gadis-gadis yang dapat digolongkan demikian, tetapi karena berbagai keadaan, timbul beberapa bentuk lain misalnya kawin dengan kemenakan (anak saudara perempuan) perempuan ayahnya. Orang juga boleh kawin dengan saudara perempuan suami saudara perempuannya sendiri (bride exchange). Dalam zaman sekarang pola-pola ini juga mulai hilang, bahkan dengan pengaruh dunia modern perkawinan endogami lokal tidak lagi dipertahankan sebagaimana semula, yang menyebabkan pemilihan makin meluas.[4]

Perkawinan dengan anak mamak dapat diperkirakan sebagai pola yang lebih asli karena kesamaan istilah yang digunakan untuk memanggil dan menyebut istri mamak dan ibu istri. Seorang istri mamak akan di panggil dengan sebutan Mintuo (mertua), walaupun ia tidak mengawini anak perempuannya. Perkawinan dengan anak mamak adalah sesuatu hal yang termudah dapat dijalankan, karena mamak dapat menjadi pembuka jalan bagi rundingan-rundingan perkawinan lebih lanjut.

Dalam hal mengenai harta di Minangkabau Chairul Anwar menyatakan bahwa harta itu dibedakan atas 2 macam, yaitu :

  1. Harta Pusaka. Mengenai harta pusaka ini, Julius Dt. Malako Nan Putiah berpendapat:  “Harta Pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum”. [5] Harta pusaka ini dibedakan lagi menjadi dua, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.  Amir M.S berpendapat: “Harta pusaka tinggiadalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, merupakan peninggalan nenek moyang”. [6] Jadi asal usul harta ini tidak bisa ditelusuri lagi. Amir Syarifuddin berpendapat : “Harta pusaka rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan diatasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenalnya”.[7]
  2. Harta Pencarian. Menurut Chairul Anwar dalam buku nya: “Harta pencarian ialah harta hasil pencarian suami-istri sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan.”[8] Menurut Julius DT Malako Nan Putiah, harta pencarian di Minangkabau diperoleh dengan dua cara:
    1. Tambilang basi (tembilang besi), harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan cara membuka lahan baru yang disebut dengan manaruko, bisa sawah atau ladang.
    1. Tambilang ameh (tembilang emas), harta yang diperoleh dengan cara membeli dari suku lain secara adat. Karena di minangkabau harta tidak bisa dibeli maka hanya dengan pagang gadailah harta tersebut beralih kepemilikan. [9]

Berbicara tentang harta, terutama pewarisan harta di Minangkabau tentu tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Sejak masuknya Islam ke Minangkabau menyebabkan terjadinya pergeseran falsafah orang Minangkabau dari“Alam Takambang Jadi Guru” menjadi“Adat Basandi Alua, Alua Basandi Patuik”, kemudian disempurnakan menjadi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.[10]Pergeseran itupun berimbas pada cara pewarisan, sehingga menimbulkan kompromi antara harta pusaka dengan harta pencaharian suami istri, dimana harta pencaharian diwariskan kepada anak-anak mereka, harta pusaka diwariskan kepada kemenakan.

Untuk masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan masyarakat adatnya yang bersifat genealogis matrilineal, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur. Oleh karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal, maka susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan ibu. Dalam hukum adat Minangkabau, terdapat sejumlah aturan-aturan dan susunan masyarakat yang masih besar pengaruhnya hingga saat ini. Semua aturan dari hukum adat Minangkabau itu terangkum dalam empat tingkatan adat, yaitu Adat Nan Sabana Adat, Adat Nan Diadatkan, Adat Nan Teradat, dan Adat Istiadat. Mengenai warisan, di Minangkabau terdiri atas dua jenis, yaitu sako dan pusako. Sako sendiri mempunyai arti sebagai warisan yang tidak bersifat kebendaan seperti gelar pusaka. Didalam bukunya Amir Ms menyatakan: “sako adalah segala kekayaan asal, yang tidak berwujud, harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud.”[11]

Sako sebagai kekayaan tak berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang dan kelestarian Adat Minang. Sedangkan Pusako atau Harato Pusako adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang disebut juga dengan Pusako Harato.40M. Rasyid Manggi Dt. Rajo Panghulu menyatakan Pusako sebagai harta asli lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali jangan putus”. Pusako merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang bersifat agraris. Pusako akan turun temurun diwarisi oleh waris bertali darah menurut garis ibu, selama masih ada. Akan berpindah ke tangan lain kalau kiranya waris bertali ibu telah punah. Yang termasuk pusaka adalah sawah-ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam pekuburan, tanah ulayat, balai, mesjid atau surau, peralatan atau perlengkapan penghulu.[12]

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya harta kekayaan rumah tangga, maka lahirlah istilah harta pencarian pada masyarakat Minangkabau. Untuk pewarisan ke 3 harta yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Pewarisan harta pusaka tinggi dilakukan secara kolektif, yang berhak mewarisi adalah para kemenakan menurut garis ibu dan hak yang diperoleh para ahli waris secara individual hanya sebatas hak pakai.
    1. Sedangkan pusaka rendah adalah harta yang diwariskan pada sesorang atau sebuah paruik berdasarkan pemberian yang dipunyai suatu keluarga berdasarkan harta pencarian.
    1. Untuk harta pencaharian, apabila harta itu murni hasil usahanya sendiri maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya sendiri, kalau modal dari harta pencaharian itu berasal dari harta kaum maka tidak mungkin harta itu diwarisi sendiri oleh anak-anaknya.

Ahli waris di Minangkabau dibedakan menjadi:

  1. Ahli waris bertali darah (warih nan dakek). Menurut Amir Syarifuddin, “Ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari ahli waris satampok (selebar telapak tangan), waris sajangka (sejengkal), waris saheto (sampai siku) dan waris sedepa (sepanjang tangan)”. [13] Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran, artinya selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris, begitu seterusnya.
  2. Ahli waris bertali adat (warih nan jauah), yaitu waris yang sama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah.[14]

Ada 3 asas dalam kewarisan Minangkabau, yaitu :

  1. Asas Unilateral. Hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu garis kekerabatan melalui ibu, atau yang disebut juga asas kewarisan Unilateral Matrilineal.
    1. Asas Kolektif. Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama.
    1. Asas Keutamaan. Tingkatan-tingkatan yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.[15]

Dalam masyarakat Minangkabau yang terkenal kuat adatnya, hubungan mamak dengan kemenakan tidak bisa dikesampingkan mengenai hal pewarisan. Pengertian mamak sendiri adalah saudara laki-laki dari ibu, sedangkan kemenakan adalah anak dari saudara perempuan. Seorang mamak memiliki hubungan terdekat dengan kemenakannya dibandingkan dengan orang lain dalam suatu kaum atau pasukuan.

Dalam Adat Minangkabau yang pewarisannya menganut sistim kolektif, dimana harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama, apabila seorang laki-laki meninggal maka kemenakannyalah yang akan menjadi ahli waris dengan hanya mempunyai hak pakai. Sebelum adanya harta pencarian, itu tidak menjadi masalah tapi sejak harta pencaharian di akui sebagai salah satu harta di Minangkabau mulai timbul perselisihan antara anak dari yang meninggal dengan kemenakannya.[16]


[1] Navis A.A. Alam Takambang Jadi Guru. (Jakarta: PT Pustaka Graffiti Press, 1984), h. 1

[2] Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 254

[3] Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 255

[4] Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 256

[5] Julius DT Malako Nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2004), hlm. 112 

[6] Amir M.S, Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian, Citra Harta Prima, (Jakarta: Salemba, 2011), hlm. 19 

[7] Amir M.S, Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian, Citra Harta Prima, (Jakarta: Salemba, 2011), h.184

[8] Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta: Rieneke Cipta,  1997), hlm. 89 

[9] Julius DT Malako Nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Dan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa, (Jakarta, 2004), hlm. 113

[10]Julius DT Malako Nan Putiah, Mambangkik Batang Tarandam Dalam Upaya Mewariskan Melestarikan Adat Minangkabau Menghadapi Modernisasi Kehidupan Bangsa, (Jakarta: Rieneke Cipta, 2004), hlm. 26 

[11]Amir, MS, Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011),  hlm. 94 

[12]M. Rasyid Manggis, dan Dt. Rajo Panghulu, Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987), hlm. 200 

[13]  Amir M.S., Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), hlm. 231-236

[14] Amir M.S., Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), h. 190

[15] Amir M.S., Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), h. 250

[16] Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta: Rieneke Cipta, 1997), hlm. 219

Pilihan Lain

Selamat datang di layanan kami Setuju Lain Kali

Privacy & Cookies Policy