27.7 C
Indonesia
22 Oktober 2019

Kesalahan Islam Populis Mengartikan Hukum Agama

Kesalahan Islam Populis Mengartikan Hukum Agama 1



Dua hal yang tidak dapat dipisahkan atas hukum positif. Realistis empiris dan pasti muthlaq. Kepastian sutu hukum merupakan perwujudan dari aspek empiris yang kesemua halnya mesti dapat diukur dengan kebenaran logic. Sementara itu, kepastian suatu hukum menjadi niscaya—bagi kalangan posivistik—merupakan sebentuk jastivikasi atas sifat hukum yang mengikat dan membatasi.

Paradigma demikian ini tidak dapat dibantah oleh siapapun, secara spintas. Sebagaimana lazimnya, adalah wewenang hukum untuk memeberi batasan-batasan, aturan-aturan yang logis serta plus-minus dampak hukum yang diberikan. Persepsi ini mengakar kuat dan terimplemintasi dalam hukum ketatanegaraan formal, yang sebenarnya merupakan produk impor dari barat, tepatya Jerman dengan madzhab sosiloginya Auguste Comte, E. Littre, P. Laffitte, JS. Mill dan Spencer.
Lebih sederhana, Rechtwefenschap menyatakan dua syarat hukum posotif itu sendiri. Pertama, hukum Positif “mengikat secara umum atau khusus”. Mengikat secara umum adalah aturan hukurn yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan (UUD, UU, PP, Peraturan Daerah), hukurn adat, hukum yurisprudensi, dan hukum sosial yang dijadikan atau diakui di ruang dan waktu tertentu. Adalah salah satu contoh hukum positif seperti hukum perkawinan agama (UU No. l Tahun 1974).
Kedua, hukum positif “ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan”. Dalam hal ini hukum positif memiliki institusi penegak hukum yang tetap dan diakui absah. Dalam suatu Negara, layaknya Indonesia pemegang kendali hukum adalah Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi dengan berlandaskan pada ketetapan undang-undang yang talah berlaku. Dalam hukum sosial, pemegang hukum adat terletak pada pemangku adatnya itu sendiri. Sebutlah adat Aceh, Minang, Sunda dan bahkan daerah Indonesia bagian Timur yang memosisikan adat salah satu hukum pasti yang berlaku di tengah-tangah masyarakat.
Sementara itu, Ulil Abshar Abdallah menegaskan hukum positif sebagai hukum logis yang mengikat dan beraturan secara pasti. Diposisikan sebagai bentuk hukum positif adalah undang-undang hukum Indonesia belakangan ini. Pelaku korupsi dengan kadar tertentu, dengan pasti tetap hukumannya telah ditetapkan. Paradigma hukum yang demikian ini mengacu pada ketetapan hukum sosial barat, Jerman, Amerika sebagaimana lazimnya.
Bersamaan dengan ritme tersebut, belakangan ini, terdapat sekelompok kalangan muslin yang hendak mengakat nuansa konflik otrodok, menjadikan hukum Islam sebagai hukum formil suatu Negara. Menjadikan hukum Islam sebagai suatu ketetapan mutlak yang mesti diikuti oleh seluruh warga Negara. Atau yang kerapa kali didengar dengan isu perda syariah. Lebih lantang, kalangan elit pejuang hukum islam ini menyatukan semangatnya manjadi gerakan dekontruksi atas hukum ketatanegaraan yang lama berjalan selama ini. Dengan isu mengembalikan putusan hukum pada hukum Allah (Quran dan Hadis).
Mengingat lompatan gerakan yang dilalui kalangan Islam populis tersebut, satu hal yang perlu saya tegaskan; hukum Islam bukan hukum positif. Bahkan Islam tidak pernah memberi ketatapan hukum atas suatu masalah. Lalu, dimanakah letak ketegasan Islam. Ketegasannya terletak pada daya pikir manusia menginterpretasi teks—mendapatkan nilai yang hendak disampaikannya dan begaimana nilai itu diberlakukan untuk sutu konteks ke konteks selanjutnya.
Jamaah Islam populis yang getol menyuaran kembali ke hukum Islam, sejatinya ia tidak paham pada hukum Islam itu sendiri. Ketidak pahaman yang disuarakan menjadi suatu gerakan sporadis radikal ngotot menjadikan hukum Islam sebagai hukum pasti suatu Negara. Niat ini tidak akan pernah kesampaian. Sebab tidak ada hukum Islam yang pasti, tetap serta memaksa.
Telaah Atas Islam Populis
Islam populis adalah istilah yang belum final diartikan di kanca wacana akademik. Bahkan grombolan peneliti, sampai pada pemikir islam layaknya Ayzumardi Asra. Tak mementingkan prihal yang demikian alot, secara parsial penulis menggaris bawahi bahwa Islam popolis adalah sebutan bagi populisme islam yang menjadikan semangat Agama Islam sebagai landasan bergerak. Bahkan semangat ini memuncak pada terbentuknya isntansi yang me(atas)namakan demi agama. Potret ini bisa selanjutnya dapat kita lihat pada kemunculan organisasi-organisasi keagamaan yang mengusung semangat agama sejak pra-deklrasi Indonesi merdeka 95 layaknya NU dan Muhammadiyah. NU bergerak dari desa ke desa, sedangkan Muhammadiyah dari kota ke kota.
Masih dalam kemunculan Islam populis, Orde Baru dengan peminpinnya yang “otoritatif” sejauh ini masih tetapa menitahkan bekas yang tak berkesudahan. Di masanya yang mulai berakhir, Orde Baru kembali menuai gerakan penisntitusian agama. Khamami Zada setidaknya mencatat empat (4) islam populis yang mulai menyemai pertumbuhannya. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah (FKAWJ) di Yogyakarta, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Dua instansi dari awal tersebut terus mengakar dan membesar hingga hari ini. Dan kedua-duanya memilih jalan radikal dalam mengusung fatwah dan kepentingannya.
Kedua kalangan ini satu diantaranya (HTI) sudah di bumi hanguskan di Nusantara bebapa bulan terkhir ini. Numun sebagai kelanjutan gerakannya, FPI membesar dengan segala bentuk pengorganisasiannya serta aksi yang dilakukannya secara berangsur-angsur mulai dari bela Islam hingga bela Tauhid. Aksi demontrasi yang demikian ini penulis mengira hanya sebagai tunggan elit untuk menegakkan hukum-hukum Islam di Nusantara ini. Bahakn merubah tatanan hukum Negara, dengan menjadikan perda syariah sebagai tawaran hukum yang akan diberlakukan. Maka koreksi penulis adalah: titik manakah dari hukum Islam yang hendak dijadikan hukum Negara? Toh pada kenyatannya hukum Islam bukan hukum positif.
Menjadikan hukum positif sebagai hukum Negara adalah suatu keharusan. Sebab Negara memebutuhkan kepastian hukum untuk mengatur segala bentuk kepentingan dan kebutuhan bangsanya yang tumpangn tindih dan bahkan saling bertabrakan. Akan tetapi menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukum Negara adalah opsi ketidak-wajaran yang dipaksakan. Sebab hukum Islam tidak bukanlah hukum posotitif yang ketat, pasti dan tetap. Hukum Islam adalah hukum nilai dan etika sosial.
Agama dan Hukum Positif
Sejak kelahirannya, Agama mengajarkan nilai-nilai umum yang sifatnya mustarak. Ajaran yang bersifat umum yang tidak hanya dapat diberlakukan untuk suatu ruang dan waktu. Bahkan tidak menuliskan satu tekspun untuk diberlakukan pada masalah tertentu. Hukum Islam mesti harus didalami makna, nilai dan pesan yang hendak disampaikan melalui interpretasi multidisipliner. Tentang ini telah banyak teori dan kaidah yang tak perlu dijelaskan sekarang ini. Namun yang pasti hukum Islam tidak boleh difinalkan ajarannya sebagaimanan suatu pemahaman oleh suatu kalangan. Sebab dikalangan yang lain, dengan kondisi yang berlainan serta juga dengan melalui pendekatan yang berbeda akan memunculkan nilai dan pesan yang berbeda pula. Kegitan interpretasi yang demikian ini merupakan sebagian usaha untuk memberlakukan agama solih likulli zaman wa makan.
Berbagai hukumnya yang dituliskan oleh agama tidak mesti dipahami dari sisi manthuq-nya saja. Sebab Mafhum yang seharusnya ditemukan masih banyak dan terus berlanjut. Atau dalam kadahnya, al-ibratu biumum allafdzi la bi khusus al-sabab, al-hukmu bi al-mafahim la bi al-tarajim wa al-taratsim.

Pilihan Lain

Selamat datang di layanan kami Setuju Lain Kali

Privacy & Cookies Policy