30.1 C
Indonesia
8 Desember 2019

Menyoal Polemik RUU Permusikan

Menyoal Polemik RUU Permusikan 27

Sebagai penikmat dan pelaku musik saya merasa terpanggil untuk menelusuri isi dari RUU Permusikan yang sempat viral baru baru ini. Mungkin jika bukan karena cuitan Jerinx yang menolak RUU Permusikan, isu ini barangkali kurang menarik bagi saya untuk dikaji dan direanalisa.
Sebenarnya rancangan undang undang permusikan di latar belakangi oleh konferensi musik di Ambon pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2019 bermetamorfosis menjadi sebuah rancangan undang undang yang kelak bisa di institusionalkan. Jadi, tidak menutup kemungkinan aktivitas bermusik punya regulasi yang diatur secara ketat oleh pemerintah. Hal inilah yang mengilhami Jerinx SID menolak RUU karena dinilai membatasi dan mengekang kebebasan berekspresi seorang musisi.

Lalu seberapa urgensi merumuskan undang undang dalam dunia musik ? Di Indonesia peraturan tentang karya dan hak cipta memang sudah ada. Tetapi dalam RUU Permusikan lebih tertuang secara komprehensif. Ada beberapa poin yang cukup menarik untuk di ulas:

Pertama, hak cipta dan karya memang memiliki peraturan dalam dunia musik Indonesia saat ini. Akan tetapi, RUU Permusikan ini punya regulasi yang lebih protektif. Apalagi di dunia digital semua orang punya kebebasan meng-cover lagu. Maka dalam peraturan yang telah di upgrade, pencipta lagu lebih diuntungkan dalam pembagian adsense sebagai bentuk apresiasi terhadap musisi dalam menciptakan sebuah lagu.
Kedua, peraturan menciptakan lagu, beberapa musisi mungkin melakukan pembacaan yang keliru pada ranah ini. Hal yang paling esensi dari ini adalah proteksi dalam tata bahasa lagu yang mengandung unsur porno, rasis, atau apapun demi filterisasi sebelum lagu menjadi komsumsi publik. Terlepas dari pandangan musisi yang menganggap sebagai pengekangan kreativitas, bagi saya justru ini mencerahkan di tengah maraknya lagu dengan lirik yang menjurus pada unsur pornografi.
Ketiga, poin ini adalah bagian yang paling kontroversi yaitu ; sertifikasi musisi. Anda dapat membayangkan ada semacam kemiripa n dengan sertifikasi guru. Bedanya dalam RUU Permusikan uji kompetensi berlaku bagi yang belajar otodidak atau lembaga ( yang pernah sekolah musik ) melalui teknik tes kunci balok ( gitar ) dan tes vocal. Kedengarannya unik atau lucu bagi beberapa musisi. Penjelasan Anang Hermansyah selaku musisi dan anggota DPR bahwa sertifikasi musisi itu adalah upaya meningkatkan kesejahteraan musisi; mereka bisa menentukan tarif tiap jam atau seberapa lagu yang dimainkan.
Dari beberapa poin tersebut, sebenarnya RUU Permusikan ada poin poin yang harus diperjuangkan , sebagian yang lain perlu revisi ulang dan tentu harus melibatkan musisi nasional dan tradisional. Saya turut menyambut hangat RUU Permusikan untuk disosialisasikan lebih lanjut agar tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan musisi.

*Penulis adalah Alumni PP. Annuqayah yang sedang menjari eksistensinya di Ibu Kota bumu pertiwi. Esai ini disadur dari Status FBnya beberapa minggu yang lalu.

Pilihan Lain

Selamat datang di layanan kami Setuju Lain Kali

Privacy & Cookies Policy