22 September 2020

“Pelacur Kedaulatan”

Oleh Nailur Rovi


Kata Maha Patih Gajah Mada, Indonesia adalah negeri gemah ripah loh jinawi. Dalam artian, Indonesia merupakan gudangnya sumber daya alam. Jarak yang terbentang dari Sabang-Merauke mempunyai nilai tawar lebih bagi investor-investor lokal maupun asing. Jika lihat ke wilayah Indonesia timur, tepatnya di provinsi Papua, dari saking kayanya wilayah Papua, banyak perusahaan luar negeri yang sampai terlibat kontrak berkepanjangan dengan pemerintah kita. Akibatnya, kita sebagai orang pribumi hanya bisa melihat dengan nestapa hasil bumi negeri sendiri diangkut ke negeri lain. Indonesia memperoleh beberapa persen saja dari kegiatan tersebut.
Uraian di atas hanya secuil kasus yang mengidap di tubuh Indonesia. Lain lagi dengan penyakit akutnya; yaitu korupsi-korupsi di Indonesia yang tak ubahnya virus HIV/AIDS—sulit atau bahkan tak ada obatnya, sehingga akan berujung pada kematian.
Indonesia adalah negara demokrasi yang segala kebijakannya harus mengedepankan kepentingan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Badan Legislatif di Indonesia mempunyai peranan penting dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang akan bermuara pada kepentingan rakyat.
Menurut Ahmad Si Boy dalam bukunya “Membongkar Politisasi Fungsi DPR”, DPR saat ini banyak yang menyalahgunakan fungsinya. Maraknya pemberitaan kunjungan kerja (Kungker) DPR atau rapat di luar Senayan yang banyak mendapat sorotan pedas dari publik, menggambarkan buruknya kinerja dewan saat ini. Kunjungan kerja ke luar negeri yang banyak menggelontorkan anggaran, rupanya dijadikan sarana rekreasi bersama keluarga. Tak pernah jelas apa hasilnya.
Mahalnya biaya Pemilu menjadi salah satu pemicu anggota dewan berlaku menyimpang. Hal pertama yang dipikirkan ketika terpilih bukan soal aspirasi rakyat atau janji-janji manis saat kampanye. Melainkan bagaimana cara menutup kantong yang sudah bocor. Apalagi sampai terlibat praktik money politic. Sama saja hal itu dengan menjual kedaulatan. Tak ayal, kedaulatan di tangan rakyat lagi. Rakyat tak akan mudah untuk didengar lagi aspirasinya. DPR sudah kehilangan jati dirinya! Apa jadinya jika penegak undang-undang harus ditegakkan?
Di sekitar kita saja sudah banyak para eksekutif yang, menurut saya, sudah layak untuk dieksekusi. Berangkat dari tingkah lakunya, terkadang mereka hanya bisa menyuruh dan menyuruh, tetapi tak mau berbuat. Sebatas mengekalkan kekuasaan semata. Bukan bertindak pakai otak dan hati nurani, tapi karena kuasa. Tak ubahnya zaman Orde Baru, jika ada yang menentang dan tak sejalan, maka harus dibungkam dari peradaban. Sangat rapuh bila kita setiap saat dihadapkan pada masalah-masalah bangsa yang tak jelas ujungnya, belum lagi di sekitar kita ?!
Kita adalah generasi bangsa yang nantinya akan menggusur kekuasaan-kekuasaan berlandaskan uang. Maka dari itu, belajarlah jadi pemimpin diri sendiri, mulailah dari diri sendiri, baru memperbaiki orang lain. Segeralah basmi benih-benih Hitler dan Mussolini drmi kehidupan yang lebih baik.

AK@ MAVIA
Analis Timur Daya Bella Abetu Institute

Pilihan Lain

Selamat datang di layanan kami Setuju Lain Kali

Privacy & Cookies Policy